Sekolah Islam di India Dihapus, Menteri Pendidikan: Kita Butuh Lebih Banyak Dokter daripada Imam Masjid

Negara bagian Assam, India, yang dipimpin politikus nasionalis Hindu dari Partai Bharatiya Janata atau BJP, mengesahkan UU pelarangan sekolah semua sekolah Islam. Pendidikan sekolah Islam dinilai di bawah standar dan digunakan sebagai dalih pelarangan.

Para politikus oposisi mengkritik langkah ini. Menurut mereka, UU ini mencerminkan sikap anti-muslim pemerintah di negara mayoritas Hindu itu.

Dilansir The Guardian, Kamis (31/12), lebih dari 700 unit sekolah atau disebut madrasah di Assam akan mulai ditutup pada April, demikian disampaikan Menteri Pendidikan Assam, Himanta Biswa Sarma kepada anggota dewan setempat.

"Kita butuh lebih banyak dokter, anggota polisi, birokrat, dan guru, dari masyarakat minoritas Muslim daripada imam masjid," ujar Sarma. (The Guardian, Kamis (31/12))

Pemerintah akan mengubah sekolah Islam menjadi sekolah umum karena pendidikan yang disiapkan di madrasah tak bisa mempersiapkan siapapun untuk menghadapi tantangan dunia.

Politikus oposisi mengatakan langkah tersebut adalah serangan bagi kelompok muslim.

"Maksudnya adalah untuk membersihkan muslim," kata anggota parlemen dari Partai Kongres, Wajed Ali Choudhury.

Sementara itu pada Selasa, lebih dari 100 pensiunan PNS dan diplomat mendesak pemerintahan yang dikuasai BJP di negara bagian terbesar Uttar Pradesh mencabut UU baru yang mengkriminalisasi orang yang pindah agama karena pernikahan yang dinilai secara khusus menargetkan kelompok Muslim. Pria Muslim dituding sengaja menikahi perempuan Hindu atau agama lain dan memaksanya pindah agama.

Keputusan tersebut menyebabkan penutupan lebih dari 600 lembaga Islam. Pemerintah daerah menyatakan tidak bersedia mengeluarkan dana untuk pendidikan agama dari kas negara. Bahkan, Dewan Pendidikan Madrasah Negara juga akan dibubarkan.

Wilayah Assam termasuk di antara 18 negara bagian India yang memiliki sekolah Islam atau madrasah dari dana bantuan pemerintah pusat.

Partai-partai oposisi melihat langkah tersebut sebagai aksi politik oleh Partai Bharatiya Janata (BJP) untuk mempolarisasi pemilih menjelang pemilihan daerah yang dijadwalkan akan diadakan pada Maret.

"Kami sedang berpikir  membawa masalah ini ke Mahkamah Agung," kata Legislator dari All India United Democratic Front (AIUDF), Aminul Islam. AIUDF adalah sebuah partai oposisi regional di Assam.

Islam mengatakan keputusan  melarang sekolah Islam dibuat secara impulsif dan tanpa diskusi yang tepat dengan pihak terkait. AIUDF dan Kongres Nasional India, dua partai oposisi utama di wilayah tersebut telah melakukan pemogokan di majelis negara bagian.

Aksi itu dilakukan usai permintaan mereka mengirim RUU yang diusulkan ke komite legislatif khusus untuk pertimbangan lebih lanjut dan ditolak oleh pemerintah.

Share this post